Kalimantan Timur memiliki izin usaha pertambangan batubar sekitar 1.430 dengan sekitar 264 lubang tambang batubara menganga, tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sayangnya, jumlah perizinan ini tak sejalan dengan tenaga pengawas yang begitu minim.
Djulson S Kapuangan, Inspektur Tambang di Kaltim mengatakan, Inspektur Tambang di Kaltim hanya delapan orang, sebagai jabatan fungsional. Dari jumlah itu, satu orang sekolah pasca sarjana, satu lagi di komisi reklamasi dan pasca tambang.
“Total hanya enam inspektur mengawasi 1.400-an IUP di Kaltim. Pengawasan perusahaan PKP2B kewenangan pusat, kami hanya pendampingan,” katanya baru-baru ini.
Inspektur, katanya, bertugas pengecekan, dan penindakan oleh gubernur. Di lapangan, mereka menemukan beberapa perusahaan tak ada pemilik.
Belum lagi, sangat minim pelaporan dari perusahaan terkait teknis penambangan dan reklamasi. “Sejak 2004, mungkin ada 20 perusahaan baru menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi kepada Inspektur Tambang,” kata Djulson.
Idealnya, evaluasi tiap tahun. Namun ada perusahaan melaporkan setelah lima tahun, ada 10 tahun, bahkan 15 tahun setelah beroperasi.
Data Dinas Pertambangan 2016, ada 1.430 pemegang izin tambang di Kaltim dengan luas konsesi 5,134 juta hektar atau 40,3% luas wilayah ini yang mencapai 12,737 juta hektar. Izin tambang meliputi izin eksplorasi 820 perusahaan dan operasi produksi 610 perusahaan.
Pada 2015, perusahaan mengeruk 237,12 ton batubara dari perut provinsi itu. Angka ini 49,2% dari produksi batubara nasional tahun itu, yang 461,6 juta ton. Produksi diperkirakan bakal terus menurun. Dalam rencana strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batubara nasional pada 2019 hanya 400 juta ton.
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2017/05/31/antara-ribuan-izin-dan-ratusan-lubang-tambang-batubara-kaltim-minim-pengawas/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar