Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih menjadi masalah yang cukup serius di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, kita terus dorong agar penerapan dari sistem menejemen K3 benar-benar menjadi bagian dari menejemen perusahaan.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam aca seminar nasional K3 bertajuk ‘Tingkatkan Budaya K3 untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing di Pasar Internasional’ di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (11/2/2016).
“Kita minta betul kepada perusahaan, ini jangan dianggap sebagai beban. ini harus dianggap sebagai investasi untuk kepentingan produktivitas tenaga kerja, untuk peningkatan daya saing dari perusahaan,” ujar Menaker.
Saat ditanya soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Menaker menegaskan kembali sikap pemerintah yakni kalau bisa jangan sampai ada PHK. opsi lain untuk mencega terjadinya PHK harus diupayakan seperti mengurangi gaji dari pekerja di tingkat yang tinggi/level yang tinggi dengan misalnya mengurangi shift, mengurangi lembur, mengurangi jam kerja atau strategi lain untuk menghindari adanya PHK.
“Yang kedua, karena satu dan lain hal misalnya harus dilakukan PHK, ya dialogkan dulu secara bipartit. buat kesepakatan dengan serikat pekerja di pabrik itu, jadi jangan dibuat PHK yang sifatnya sepihak,” papar Menaker.
Ketiga, lanjut Menaker, jika benar-benar terjadi PHK, kesepakatan harus djalankan dan hak-hak pekerja harus dipenuhi. Terakhir, Menaker menambahkan jika pekerja/keryawan menjadi korban PHK, pemerintah sudah menyiapkan program-program bamper, misalnya re-training untuk mendorong mereka agar masuk pasar kerja lagi maupun program-program kewirausahaan.
http://lamongankab.go.id/disnaker/?p=9742
Tidak ada komentar:
Posting Komentar