Memprihatinkan. Ratusan mobil dinas (mobnas) tak bayar pajak. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulut Olvie Atteng, kemarin. Menurutnya, BP2RD punya data penunggak pajak tersebut. “By name dan by address ada pada kami. Tak hanya kendaraan pribadi, plat merah juga banyak yang belum bayar pajak. Bukan saja di lingkup Pemprov, tapipun kabupaten/kota,” beber mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini.
Menurut Atteng, pajak bagi hasil rutin disalurkan ke kabupaten/kota, namun ternyata banyak kendaraan dinas malah menunggak pajak. “Pemkab, Pemkot, dan Pemprov datanya ada. Termasuk instansi vertikal. Bahkan ada yang belum membayar pajak sejak 2009,” tukasnya.
BP2RD pun berusaha memaksimalkan penagihan melalui pemberitahuan resmi kepada instansi yang masih menunggak agar segera melakukan pembayaran. “Setahu kami, pajak kendaraan untuk mobil dinas itu sudah dialokasikan di APBD masing-masing instansi,” sebut Atteng.
Sementara itu, dari data yang dihimpun, kendaraan dinas yang menunggak pajak itu datang dari berbagai instansi. Termasuk kepala perangkat daerah di Pemprov Sulut. Tak hanya itu, dari daftar tunggakan masuk juga salah satu mobil dinas pimpinan DPRD Sulut, yang harusnya dibayar Sekretariat DPRD.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Sulut mengapresiasi usaha BP2RD yang ingin menggenjot pendapatan asli dengan memaksimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor. “Ini memang harus dilakukan supaya target pendapatan asli daerah kita bisa capai. Kalau tidak akan defisit lagi,” sebut anggota Komisi II Ferdinand Mangumbahang. Bahkan dia menantang BP2RD mengumumkan penunggak pajak. “Termasuk mobil dinas. Karena harusnya pemerintah memberi contoh terkait pembayaran pajak kendaraan,” pungkas politikus Partai Gerindra ini.
Sumber : http://manadopostonline.com/read/2017/06/07/Ratusan-Mobnas-Tak-Bayar-Pajak-Termasuk-Milik-Pejabat-Pemprov/23859
Tidak ada komentar:
Posting Komentar