Pemberian Izin Toko Modern Tidak Memenuhi Prosedural

Rapat Pansus DPRD Mamuju, Yang menghadirkan kabag hukum, dan kabag Ekonomi, tidak adanya dokumen jelas dan penjelasan dari Kabag ekonomi mengenai izin tokoh modern yang ada di Mamuju, Panitia Khusus (Pansus) menilai dugaan adanya cacat hukum sebab dengan beberapa pertanyaan yang diajukan mulai dari kajian titik-titik tokoh alfamart-alfamidi dan indomart berdekat-dekatan itu tak mempunyai tim khusus untuk pendalaman pengkajian itu.

Kabag ekonomi selaku penentu kebijakan, yang beberapa kali diberi pertanyaan oleh ketua Pansus, Ado’ Mas’ud yang juga anggota DPRD Mamuju soal siapa pemberi izin dan kajian terhadap dampak sosial ekonomi dan budaya atas pembangunan tokoh modern berdekat-dekatan itu dia menanggapi.

“izin bangunan ada dinas tata ruang, yang menentukan izin tokoh modern yang berdekat-dekatan itu tak ada timnya pak,” Ungkap Kabag ekonomi, Sahmin SE, di hadapan anggota Pansus, Kamis, 16/03.

Saran dari Pansus bahwa yang menentukan titik-titik tokoh harus melalui Peraturan Bupati (Perbup), lebih jauh Syamsuddin yang juga anggota Pansus menegaskan bahwa itu tak sesuai prosedural dan dinilainya cacat hukum, prosedur ini tidak ada rekomendasi, olehnya itu dia menginginkan evaluasi izin yang sudah keluar.

“Terbitnya izin tidak memenuhi prosedural atas aturan aturan yang ada, dan itu perlu di Evaluasi kembali, dan menahan untuk tidak dibangun dulu ,” Sebut Syamsuddin yang juga Anggota Dprd Mamuju.

Dengan alasan lain juga pendirian pasar modern dalam melalukan survey dan pengkajian tidak melibatkan dinas terkait yakni dinas perdagangan.

Sembari itu Ado tegaskan kalau ada penyalahgunaan kewenangan di instansi terkait konsekuensinya ada, dia melihat ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dugaanya ada semacam suap untuk mempermudah perizinan.

“Polewali Mandar – Majene alfamidi juga ada tapi di tata dengan baik karena diatur oleh Perbup, seolah-olah kesannya ada upaya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Terkait,” Kunci Ado.

https://suararakyatta.com/2017/03/16/pemberian-izin-toko-modern-tidak-memenuhi-prosedural/